Kepala MTsN 4 Kota Jambi, Beserta Operator MPZI Madrasah Hadiri Pendampingan Evaluasi Zona Integritas

Kementerian Agama Kota Jambi mengadakan kegiatan pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim MPZI Kota Jambi, anggota Tim ZI Kemenag Kota Jambi, para kepala madrasah negeri, kepala urusan tata usaha madrasah, operator MPZI madrasah, serta kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala MTsN 4 Kota Jambi, Ratna Sari Dewi, S.Pd. M.Pd, bersama Wakil Kepala Bidang Prasarana, M. Riko Adrian, S.Kom, yang juga merupakan operator MPZI madrasah, turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen setiap unit kerja dalam mendukung program pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agama Kota Jambi.

Selama sesi pendampingan, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur penilaian LKE. Mereka juga dibekali pengetahuan tentang penyusunan bukti dukung yang relevan serta diberikan contoh praktik baik yang dapat diadaptasi oleh masing-masing unit kerja. Materi yang disampaikan bertujuan agar setiap unit mampu menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan secara lebih sistematis dan terarah.

Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesiapan unit kerja menghadapi evaluasi eksternal Zona Integritas. Selain itu, pendampingan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian predikat WBK dan WBBM, sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Kementerian Agama Kota Jambi. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh seluruh sivitas serta masyarakat pengguna layanan.

Dengan terlaksananya pendampingan ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Kota Jambi diharapkan semakin optimis dan termotivasi untuk terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima.